Faktamedan.id, NASIONAL – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan turut serta dalam pembangunan rumah sakit di daerah konflik dan wilayah tertinggal, termasuk Papua. Keterlibatan ini merupakan bagian dari kerja sama strategis lintas kementerian antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Kantor Kemhan, Jakarta, pada Selasa (22/7), oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BPOM Taruna Ikrar.
Menteri Pertahanan Sjafrie menyampaikan bahwa kolaborasi ini bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan di daerah rawan konflik, terutama Papua Pegunungan.
“Sebagai contoh, di Papua Pegunungan, nanti TNI akan membangun rumah sakit tersebut atas biaya dan skema pembangunan dari Menteri Kesehatan. Ini agar pelaksanaan pembangunan bisa aman dan tercapai sesuai tujuan,” ujar Sjafrie.
Kerja sama ini juga mencakup kolaborasi antara rumah sakit TNI dan milik Kemenkes. “Kami saling berinteraksi. Rumah sakit TNI dan Kemenkes dapat saling membantu dalam pelayanan kesehatan kepada rakyat,” tambahnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan pembangunan 66 rumah sakit di wilayah tertinggal, dengan 12–14 di antaranya berada di Papua. Ia menjelaskan bahwa pembangunan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden.
“Pak Menhan kita minta bantu agar pembangunan ini aman. Bahkan bisa dibantu langsung oleh Korps Zeni TNI,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan perlunya tenaga medis dari TNI dalam operasional rumah sakit di daerah konflik. “Kalau dokter tentara dan lulusan Universitas Pertahanan, mereka lebih percaya diri karena tahu cara membela diri jika terjadi ancaman,” kata Budi.
Tak hanya membangun rumah sakit di daerah konflik, TNI juga akan terlibat dalam produksi obat murah melalui laboratorium farmasi TNI AD, AL, dan AU yang akan disatukan menjadi satu farmasi pertahanan nasional.
“Harga obat mahal. Kita ingin hadirkan obat murah bahkan gratis, dengan regulasi dari BPOM,” ungkap Sjafrie.
Menjelang HUT TNI pada 5 Oktober, obat-obatan akan diproduksi massal dan disalurkan ke desa-desa dengan harga hingga 50 persen lebih murah.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan sertifikasi terhadap laboratorium TNI. “TNI memenuhi standar untuk produksi obat, dan akan kami sertifikasi sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik,” jelasnya.
Keterlibatan TNI dalam pembangunan rumah sakit di Papua dan daerah konflik ini diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan serta keamanan selama proses pembangunan dan operasional rumah sakit.
