Faktamedan.id, INTERNASIONAL – Nepal mencatat babak baru dalam sejarah demokrasinya. Di tengah gelombang protes anti-korupsi yang masif, generasi muda berhasil mendorong perubahan.
Mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, terpilih sebagai perdana menteri interim perempuan pertama. Ia dipilih melalui pemungutan suara kilat di platform digital Discord.
Karki akan memimpin pemerintahan sementara hingga pemilu definitif digelar pada Maret 2026.
Terpilihnya Karki merupakan puncak dari unjuk rasa berdarah yang berhasil menumbangkan kabinet KP Sharma Oli. Kabinet tersebut sarat dengan tuduhan korupsi dan nepotisme.
Dukungan yang mengalir deras dari kaum muda, terutama dari komunitas “We Nepali Group”, menunjukkan kekuatan gerakan digital.
Komunitas ini mendorong reformasi politik. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri lebih dari 5.000 anggota, Karki mendapat dukungan suara bulat.
Ia akan memimpin Nepal menuju era baru yang lebih bersih.
Perdana Menteri Nepal dan Rekam Jejak Antikorupsi yang Kuat
Sushila Karki bukanlah sosok baru dalam perjuangan melawan korupsi. Namanya dikenal luas sebagai hakim yang berani dan tanpa kompromi.
Pada 2016, ia menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan Ketua Mahkamah Agung. Salah satu putusannya yang paling dikenang terjadi pada 2012.
Ia menjatuhkan hukuman penjara kepada Jay Prakash Gupta. Gupta adalah seorang menteri yang masih aktif menjabat. Hukuman ini dijatuhkan atas kasus korupsi.
Langkah ini menjadi tonggak sejarah. Ini karena untuk pertama kalinya seorang menteri yang sedang menjabat dipenjara karena korupsi.
Keberanian Karki sering kali membuatnya berbenturan dengan pihak eksekutif. Pada 2017, ia bahkan sempat menghadapi mosi pemakzulan dari parlemen.
Mosi itu karena ia dianggap terlalu ikut campur dalam urusan pemerintahan. Khususnya terkait pengangkatan Kepala Polisi.
Meskipun menghadapi tekanan politik, integritasnya tidak pernah goyah.
Dengan latar belakang pendidikan ilmu politik dari Banaras Hindu University di India dan karier hukum yang cemerlang sejak 1979, Karki dianggap sebagai figur yang tepat.
Ia diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
(*Drw)
