Faktamedan.id, NASIONAL – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, menyoroti fenomena Dinasti Politik Kabupaten Bengkalis, Riau, yang dinilai sangat terang benderang. Struktur kekuasaan di Bengkalis kini diduduki oleh satu keluarga yang menjabat posisi tertinggi di eksekutif dan legislatif.
- Bupati: Ibu Kasmarni.
- Ketua DPRD: Anaknya, Septian Nugraha.
- Wakil Ketua DPRD: Anaknya, M Arsya Fadillah.
- Anggota DPRD: Adik Bupati, Bobi Kurniawan (Partai Demokrat).
Situasi ini diperparah dengan ambisi politik keluarga tersebut di tingkat partai. M Arsya Fadillah selain sebagai Wakil Ketua DPRD juga merangkap Ketua DPD Partai NasDem Bengkalis. Sementara Septian Nugraha tengah mencalonkan diri menjadi Ketua DPC PDIP Bengkalis. Bobi Kurniawan juga bersiap menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Bengkalis.
“Ini apa-apaan sih, kok satu keluarga menduduki jabatan strategis tertinggi. Bupati dan DPRD harusnya saling mengontrol. Mustahil sistem pemerintahan bisa berjalan baik, kalau Bupatinya adalah Ibu, sedangkan ketua DPRD wakilnya adalah anaknya,” kata Habib Syakur di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Kritik Check and Balancing Bengkalis dan Tuntutan Kepada PDIP
Habib Syakur menilai sistem check and balancing dalam pemerintahan di Bengkalis mustahil bisa terjadi. Sebaliknya, ia khawatir praktik kongkalikong untuk kepentingan keluarga dan kelompok akan berjalan mulus.
“Contohnya saja untuk penganggaran, siapa yang akan mengontrol kalau bupati dan DPRD adalah Ibu dan Anak. Yang ada penggunaan anggaran untuk kepentingan keluarga dan kelompok kerabat saja. Rakyat Bengkalis akan dirugikan,” tegas Habib Syakur.
Desakan Kepada Partai Politik dan Kemendagri
Habib Syakur secara spesifik meminta agar partai politik, terutama PDIP, tidak menerima pencalonan Septian Nugraha menjadi ketua DPC. Menurutnya, ideologi partai dan sistem bernegara akan hancur jika dinasti dibiarkan terjadi.
“Saya berharap Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan mencoret dan membatalkan pencalonan anak Bupati Bengkalis menjadi calon ketua DPC PDIP Bengkalis,” tegas Habib Syakur. “Kayak tidak ada orang lain yang hebat aja di Bengkalis. Kok satu keluarga memegang semua kekuasaan,” lanjutnya.
Habib Syakur juga mendesak Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak menutup mata. “Kemendagri wajib menegur Bupati Bengkalis dan keluarganya. Rusak sistem bernegara dan sistem pemerintahan daerah kalau ini dibiarkan,” jelasnya.
Potensi Korupsi di Anggaran APBD Tertinggi
Ulama asal Malang Raya ini mengingatkan bahwa Dinasti Politik Kabupaten Bengkalis erat kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi uang rakyat. Dalam politik dinasti, kekuasaan wilayah itu diatur seperti rumah tangga sendiri.
“Negara kita negara republik, rakyat berdaulat. Lha kalau kayak di Bengkalis semua diatur keluarga ya artinya kedaulatan rakyat itu diinjak-injak. Pasti ada yang tidak beres dalam proses ini,” katanya.
Habib Syakur juga menyoroti masalah anggaran. Bengkalis dikenal memiliki APBD tertinggi di Riau, mencapai Rp 3,3 triliunan tahun 2025 (tahun 2024 sebesar Rp 4,1 triliun).
“Ini saya minta agar KPK dan Kejaksaan Agung mencermati, anggaran APBD Bengkalis yang sebesar itu dipergunakan untuk apa saja dan ke mana arahnya. Sebab potensi penyelewengannya sangat besar karena satu kabupaten digarap oleh satu keluarga. Ini rawan sekali,” tuntas Habib Syakur.
(*Drw)
