Faktamedan.id, NASIONAL – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini menghadapi tantangan besar memasuki tahun anggaran 2025. Kementerian ini mengalami pemotongan anggaran yang sangat drastis, mencapai 80%. Dari pagu awal sebesar Rp110,95 triliun, Anggaran Kementerian PU 2025 kini hanya tersisa Rp29,57 triliun. Pemotongan signifikan senilai sekitar Rp81 triliun ini adalah bagian dari instruksi Efisiensi Anggaran Nasional yang diperintahkan langsung oleh Presiden.
Kebijakan ini memaksa semua kementerian dan lembaga negara melakukan penghematan besar-besaran, dengan total nilai efisiensi secara nasional mencapai Rp256,10 triliun. Pemerintah beralasan bahwa langkah penghematan ini diambil. Tujuannya adalah untuk mengalihkan fokus pendanaan pada program prioritas lain. Beberapa fokus baru yang dimaksud adalah hilirisasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Tentu saja, muncul pertanyaan besar, bagaimana nasib proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan?
Strategi Kementerian PU Jaga Proyek Strategis Nasional
Menteri PU, Dody Hanggodo, memberikan penegasan kuat. Beliau menjamin bahwa tidak akan ada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan mangkrak akibat pemotongan anggaran ini. Untuk menyiasati keterbatasan dana tersebut, kementerian telah menyiapkan tujuh langkah efisiensi utama. Strategi ini dirancang untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meskipun terjadi pemangkasan drastis.
Langkah-langkah efisiensi yang disiapkan meliputi:
- Membatasi kontrak baru secara ketat.
- Menghentikan pembelian alat berat.
- Mengurangi perjalanan dinas.
- Mengurangi kegiatan seremonial.
- Mengalihkan rapat koordinasi ke platform daring untuk menekan biaya operasional.
Strategi ini menunjukkan komitmen Kementerian PU untuk bekerja lebih cerdas dan memaksimalkan sumber daya yang ada.
Mendorong KPBU dan Inovasi Pembiayaan
Di tengah keterbatasan dana APBN, Kementerian PU tidak tinggal diam. Mereka akan lebih gencar mendorong inovasi pembiayaan untuk menambal kekurangan Anggaran Kementerian PU 2025. Salah satu skema yang akan diakselerasi adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dengan melibatkan sektor swasta secara lebih aktif melalui skema KPBU, pembangunan infrastruktur prioritas diharapkan dapat terus berlanjut. Infrastruktur yang menjadi fokus utama meliputi jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih. Menteri Dody Hanggodo menganggap momentum ini sebagai tantangan untuk bekerja lebih cerdas dan efisien. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Efisiensi Anggaran Nasional ini menuntut semua pihak untuk kreatif mencari solusi pembiayaan alternatif.
(*Drw)
