Faktamedan.id,NASIONAL – Badan Gizi Nasional (BGN) merilis data pencapaian signifikan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data ini dirilis bertepatan dengan momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hingga 20 Oktober 2025, program prioritas pemerintah ini telah menjangkau 36.773.520 penerima manfaat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa jangkauan luas ini didukung oleh operasional 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Program yang dimulai sejak 6 Januari 2025 ini menyasar kelompok krusial, meliputi anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurut Dadan, Pencapaian Program MBG ini adalah hasil kerja sama lintas sektor yang solid. “Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (20/10/2025). SPPG sendiri berperan sebagai dapur komunitas yang beroperasi dengan standar higienitas ketat untuk menjamin kualitas gizi.
Perluasan Jaringan dan Akses Merata di Wilayah 3T
Dadan Hindayana menegaskan bahwa perluasan jaringan SPPG terus dilakukan secara strategis. Prioritas utama BGN adalah memastikan pemerataan akses gizi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi,” katanya. Program Makan Bergizi Gratis dinilai sebagai inisiatif yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan memperkuat fondasi kesejahteraan nasional menuju Generasi Emas 2045.
Dampak Ekonomi: Ciptakan Lapangan Kerja dan UMKM Lokal
Selain meningkatkan kualitas gizi, Pencapaian Program MBG terbukti menciptakan dampak ekonomi positif yang luas di daerah. Dadan menyebutkan bahwa program ini membuka lapangan kerja secara masif. Ribuan tenaga kerja terserap langsung di dapur SPPG. Posisi yang terisi meliputi juru masak, petugas distribusi, administrasi, dan kebersihan.
Lebih jauh, program ini sukses menumbuhkan ekosistem kewirausahaan baru di tingkat lokal. Banyak pelaku UMKM kini menjadi bagian dari rantai pasok. Mereka bertindak sebagai supplier bahan pangan, bumbu, hingga pengemasan. Bahkan, industri turunan seperti produsen food tray (ompreng), alat makan, dan peralatan dapur kini ikut berkembang.
Secara terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menjamin aspek regulasi, transparansi, dan akuntabilitas. “BGN memastikan seluruh pelaksanaan program berpedoman pada regulasi yang jelas… Kami juga membuka kanal pengaduan serta melakukan diseminasi informasi secara berkala untuk memastikan masyarakat dapat ikut mengawasi,” pungkas Hida.
(*Drw)
