Kabar Gembira: 32 Ribu Pegawai Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) Resmi Jadi PPPK per 1 Februari 2026

Makan Bergizi Gratis Saat Libur Sekolah: BGN Beri Klarifikasi
Implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan tak sesaui dengan laporan Badan Gizi Nasional (BGN)/net.

Faktamedan.id, EKONOMI – Badan Gizi Nasional (BGN) membawa kabar positif bagi ribuan tenaga kesehatan dan administrasi di seluruh Indonesia. Sebanyak 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dijadwalkan akan resmi menyandang status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhitung mulai 1 Februari 2026.

Kepastian ini didapat setelah para peserta dinyatakan lolos melalui serangkaian seleksi ketat menggunakan sistem komputer (Computer Assisted Test). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat fondasi organisasi BGN dalam menjalankan program strategis nasional.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, merinci komposisi pegawai yang diangkat sebagai berikut:

  • Formasi Khusus Kepala SPPG: 31.250 orang.
  • Formasi Umum (Akuntan & Ahli Gizi): 750 orang.

Dilansir pada Rabu (21/1/2026), saat ini para peserta yang lolos sedang memasuki tahap pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan pengusulan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) yang ditargetkan rampung pada akhir Januari ini.

Seleksi Tahap 3 dan 4 Segera Dibuka

Pemerintah berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang gizi. BGN telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian PAN-RB untuk membuka seleksi tahap ketiga dan keempat dalam waktu dekat.

Pada tiap gelombang seleksi berikutnya, pemerintah menyediakan kuota yang sangat besar, yakni 32.460 formasi yang akan dibuka untuk umum.

“Ini merupakan bagian dari penguatan struktur organisasi BGN demi menyukseskan program pemenuhan gizi nasional di seluruh penjuru Indonesia secara berkelanjutan,” tulis keterangan resmi tersebut.

Fokus pada Profesionalisme Tenaga Gizi

Dengan beralihnya status para pegawai SPPG menjadi ASN PPPK, diharapkan kualitas pelayanan gizi masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Para ahli gizi dan akuntan yang telah tersaring diharapkan mampu mengelola administrasi serta distribusi nutrisi secara transparan dan profesional hingga ke tingkat daerah.

Program pemenuhan gizi nasional ini menjadi salah satu pilar penting pemerintah dalam menekan angka stunting dan menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

(*Drw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *