Faktamedan.id, EKONOMI– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah berani dengan merombak total struktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pelantikan besar-besaran yang melibatkan puluhan pejabat strategis ini digelar sebagai upaya nyata menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
Dalam arahannya, Purbaya memberikan peringatan keras mengenai peran vital DJBC sebagai garda terdepan pelindung industri nasional di tengah tantangan global yang kian dinamis.
Lindungi Pasar Domestik dari Barang Selundupan
Menkeu menekankan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia saat ini bertumpu pada tingginya permintaan dalam negeri. Namun, potensi besar tersebut terancam hancur jika pasar nasional terus dibanjiri oleh barang-barang selundupan.
Barang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga menciptakan kompetisi yang tidak adil bagi industri lokal. Purbaya menegaskan bahwa pembiaran terhadap aktivitas selundupan sama saja dengan menyerahkan pasar domestik kepada pihak asing secara ilegal.
“Barang ilegal menciptakan kompetisi yang tidak adil bagi industri lokal, sehingga pengusaha nasional kehilangan ruang untuk tumbuh. Pembiaran terhadap selundupan adalah ancaman bagi kedaulatan kita,” tegas Purbaya dalam pelantikan tersebut.
Risiko Finansial dan Pengawasan di Pelabuhan
Selain ancaman terhadap industri, Menkeu menyoroti risiko finansial yang masif jika pengawasan di pelabuhan melemah. Penurunan penerimaan dari sektor pajak dan cukai akibat peredaran barang ilegal akan berdampak langsung pada kemampuan negara dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Bahkan, Purbaya mengingatkan konsekuensi logis yang paling pahit: jika penerimaan terus merosot akibat kebocoran pengawasan, institusi terkait bisa mengalami kesulitan membiayai operasionalnya sendiri, termasuk pemenuhan hak gaji pegawai.
Oleh karena itu, perombakan ini ditegaskan bukan sekadar rotasi rutin. Ini adalah bagian dari strategi pengetatan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan utama dan kantor pusat guna menutup celah keterlibatan oknum dalam pelanggaran kepabeanan. Dengan penyegaran struktur ini, diharapkan integritas institusi kembali menguat demi mengamankan pundi-pundi negara.
(*Drw)
