Faktamedan.id, NASIONAL – Reformasi Polri sejatinya telah bergerak di bawah permukaan, meskipun secara formal Presiden Prabowo Subianto belum melantik Komite Reformasi Polri. Langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh institusi kepolisian justru menunjukkan bahwa perubahan fundamental telah dimulai dari dalam tubuh Polri sendiri. Proses ini mencerminkan kesadaran institusional yang proaktif.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah konkret. Beliau telah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang bekerja secara sistematis. Tim ini secara cerdas melibatkan berbagai pihak eksternal. Keterlibatan ini mencakup aktivis hak asasi manusia, akademisi, hingga para ahli dan pemerhati keamanan.
Pilihan Jalan Substantif vs Simbolis
Langkah Kapolri ini menjadi sinyal bahwa proses pembenahan Polri tidak menunggu seremoni politik. Sebaliknya, reformasi berjalan berdasarkan kebutuhan riil. Tujuannya adalah memperkuat legitimasi publik dan memperbaiki tata kelola institusi yang sempat terguncang oleh kasus-kasus besar beberapa tahun terakhir.
Tim Transformasi Reformasi Polri bekerja bukan hanya sebagai simbol keterbukaan. Tim ini juga berfungsi sebagai mekanisme nyata untuk mengukur kelemahan internal yang selama ini menjadi sorotan publik. Dalam pendekatan teknokratisnya, Polri berupaya menyeimbangkan dua kepentingan besar, yakni menjaga stabilitas keamanan nasional dan membangun kepercayaan masyarakat.
Polri tampak memilih jalan yang substantif ketimbang simbolik. Pengalaman menunjukkan bahwa reformasi yang hanya bergantung pada keputusan politik sering kali berhenti pada tataran wacana atau seremoni. Sementara itu, reformasi yang dimulai dari kesadaran internal akan menghasilkan perubahan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Jembatan Baru antara Negara dan Masyarakat
Melalui forum diskusi, riset, serta sistem pengawasan internal, Tim Transformasi Reformasi Polri berperan sebagai laboratorium kebijakan. Ini mematangkan fondasi reformasi sebelum struktur formalnya terbentuk di tingkat nasional. Tindakan Kapolri ini mencerminkan pragmatisme institusional yang cerdas. Polri tidak menunggu perintah dari pemerintah, tetapi bergerak terlebih dahulu dengan arah yang tetap selaras dengan visi presiden tentang profesionalisme dan akuntabilitas aparatur negara.
Keterlibatan kalangan sipil dalam proses Reformasi Polri ini merupakan sinyal penting. Ini menunjukkan bahwa Polri sedang membangun jembatan baru antara negara dan masyarakat. Masukan dari aktivis dan akademisi tidak lagi dianggap sebagai bentuk tekanan. Melainkan, masukan tersebut kini dipandang sebagai sumber legitimasi moral dan intelektual bagi proses transformasi.
Dalam era keterbukaan informasi, kinerja dan kredibilitas institusi tidak bisa lagi dipertahankan dengan cara-cara tertutup. Transparansi kini menjadi alat pengamanan yang lebih efektif. Meskipun Komite Reformasi Polri belum resmi dilantik, dorongan reformasi telah nyata. Polri kini bukan lagi sekadar objek reformasi, tetapi juga subjek yang proaktif membangun arah pembenahan. Reformasi yang dimulai dari dalam ini akan memperkuat efektivitas yang diatur dari luar, menjadikannya proses institusional yang berkelanjutan dan terukur.
(*Drw)
