Faktamedan.id – Pemerintah berkomitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatera melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hal ini ditegaskan dalam konferensi pers bersama di Situation Room Bina Graha, Rabu (25/3/2026).
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menjelaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan. Fokus utama saat ini adalah percepatan pembangunan hunian, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan layanan kesehatan dan ekonomi masyarakat terdampak.
Skema Pembangunan 36.000 Hunian Tetap
BNPB bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) menargetkan pembangunan 36.000 hunian tetap. Suharyanto menjelaskan, masyarakat diberikan tiga pilihan fleksibel: mendaftar melalui pemkab/pemkot untuk hunian terpusat, dibangunkan oleh BNPB di tanah milik sendiri yang aman bencana, atau membangun mandiri dengan pendampingan teknis.
“Kami akan terus mendampingi dan memberikan petunjuk teknis agar masyarakat aman. Distribusi dana tunggu hunian serta pendampingan teknis kepada pemerintah daerah akan terus dilakukan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Suharyanto.
Sinergi Pusat-Daerah dan Arahan Presiden
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah aktif memastikan seluruh program berjalan sesuai dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Sinergi ini dianggap kunci untuk mengatasi berbagai hambatan teknis di lapangan.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap percepatan ini. Pemerintah menjamin seluruh proses dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar pembangunan kembali dilakukan dengan prinsip build back better—lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh terhadap bencana di masa depan.
(*Drw)
