Faktamedan.id, NASIONAL – Pemerintah pusat mengambil langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga gabah petani dengan menugaskan Perum Bulog menyerap tambahan 1 juta ton beras hingga akhir tahun 2025. Kebijakan ini membuat target cadangan beras pemerintah naik dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton.
Langkah tersebut merupakan hasil evaluasi atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri. Penambahan serapan dianggap perlu seiring prediksi surplus produksi beras nasional akibat cuaca yang mendukung dan musim panen yang optimal.
Pemerintah optimistis, peningkatan serapan Bulog akan mampu menjaga harga gabah petani agar tidak turun meskipun pasokan melimpah, sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah antisipatif pemerintah dalam menyikapi kondisi produksi yang surplus.
“Cadangan beras yang tadinya (di) Inpres 3 juta (ton) perlu kita naikkan menjadi 4 juta (ton), agar harga tidak turun lagi, harga gabahnya,” ujar Zulhas saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa penambahan kuota berasal dari usulan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang telah mendapat restu dari Menko Pangan.
“Jadi penugasan pertama sesuai dengan Inpres 6/2025 itu 3 juta ton sampai akhir tahun. Atas usul Menteri Pertanian, boleh enggak ditambah 1 atau 1,5 juta (ton). Nah, tadi Pak Menko menyetujui penambahan 1 juta (ton),” jelas Arief.
Arief menyebutkan bahwa tambahan serapan otomatis membutuhkan alokasi dana baru. Ia menghitung kebutuhan anggaran berdasar harga acuan beras saat ini, yaitu sekitar Rp12.000 per kilogram.
“Ya otomatis (perlu dana tambahan), 1 juta (ton) kali aja berapa sekarang harga beras, Rp12 ribu,” ungkapnya.
Terkait kapasitas gudang, Arief memastikan tidak ada kendala. Ia menekankan pentingnya perputaran stok beras agar kualitas tetap terjaga.
“Beras itu bukan barang antik yang kalau disimpan makin lama makin mahal. Beras itu harus dynamic stock, turnover-nya harus dijaga,” katanya.
Bapanas juga memperluas distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) agar lebih mudah diakses masyarakat. Ke depan, SPHP akan tersedia tidak hanya di outlet Bulog, tapi juga melalui PT Pos Indonesia, ID Food (RNI), hingga koperasi desa.
“Besok kalau nemu barang SPHP di PT Pos boleh enggak? Boleh. Mau nemu SPHP misalnya di RNI (ID Food) boleh enggak? Di RPK-nya Bulog boleh enggak? Ya, itu semua nanti akan disiapin,” tambahnya.
Kebijakan ini juga memperkuat program bantuan pangan untuk 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM), menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola cadangan beras pemerintah secara komprehensif.
