Faktamedan.id — Pernyataan Chief Economist IQI Global, Shan Saeed, yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai “investasi jangka panjang” perlu dibaca secara kritis. Shan menegaskan bahwa dampak MBG akan terasa dalam 12 hingga 15 bulan dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui 6 persen. Namun, narasi optimis ini membuka celah serius terkait kredibilitas dan independensi analisis.
Masalah utama terletak pada posisi institusional Shan Saeed. Ia merupakan ekonom dari Juwai IQI, sebuah perusahaan real estate global. Hal ini memunculkan indikasi bahwa setiap narasi optimisme terhadap stabilitas ekonomi Indonesia memiliki insentif bisnis untuk meningkatkan kepercayaan investor properti, sehingga analisisnya berpotensi tidak netral.
Celah Metodologi dan Absennya Model Kuantitatif
Analisis Shan Saeed dinilai lemah secara metodologis karena beberapa alasan fundamental:
- Tanpa Proyeksi Multiplier Effect: Klaim penguatan ekonomi tidak disertai simulasi dampak fiskal terhadap defisit APBN.
- Abaikan Opportunity Cost: Tidak ada analisis mengenai pengalihan anggaran raksasa dari sektor produktif lain ke program MBG.
- Kontradiksi Tekanan Global: Di satu sisi ia mengakui adanya tekanan geopolitik, namun di sisi lain tetap mempromosikan optimisme tinggi tanpa mengaitkan daya tahan fiskal secara konkret.
Narasi yang dibangun cenderung menggunakan bahasa normatif seperti “berkah besar” dan “kredibilitas pemerintah,” yang lebih dekat dengan retorika politik daripada indikator kuantitatif spesifik yang umum digunakan dalam dunia akademik.
Risiko Narasi Optimisme yang Rapuh
Keempat, absennya rekam jejak prediksi yang teruji secara historis menjadi persoalan. Kredibilitas seorang ekonom ditentukan oleh akurasi proyeksi dibandingkan realisasi, bukan frekuensi tampil di media. Tanpa data empiris yang transparan, opini ekonomi mudah berubah menjadi retorika yang tidak terukur.
Publik diingatkan untuk menempatkan pernyataan Shan Saeed secara proporsional sebagai perspektif aktor pasar dengan kepentingan komersial tertentu. Indonesia membutuhkan analisis yang jujur dan transparan terkait program bernilai ratusan triliun rupiah ini, agar tidak terjebak dalam reproduksi narasi optimisme yang rapuh dan bisa runtuh saat berhadapan dengan realitas fiskal serta akuntabilitas publik yang sesungguhnya.
*(Drw)
